Kritik Tata Kelola Laut di ICSM 2026, Rodhial Huda Tegaskan 3 Komponen Kapal Sebagai Nadi Kedaulatan Maritim Indonesia.

TANJUNG PINANG, 26 September 2026 — Gelaran The 1st International Conference on the Strait of Malacca (ICSM 2026) yang diprakarsai oleh Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI) melahirkan pemikiran transformatif terkait masa depan laut Indonesia. Menjadi Keynote Speaker pada Sesi II bertajuk Blue Economy, pakar maritim Indonesia, Rodhial Huda, menegaskan bahwa kedaulatan laut Indonesia tidak cukup hanya bersandarkan pada pengakuan hukum internasional (de jure), melainkan harus dibuktikan melalui penguasaan dan kehadiran fisik (de facto) di perairan Nusantara.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para akademisi, pengambil kebijakan, dan pimpinan perguruan tinggi dalam rangkaian forum internasional yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Maritim Nasional dan Hari Maritim Dunia oleh IMO.

Dalam paparan resminya, Rodhial Huda melayangkan koreksi mendasar terhadap kondisi kemaritiman nasional. Meskipun dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan yang dianugerahi posisi geopolitik amat strategis, tingkat pemanfaatan potensi laut nasional dinilai masih belum optimal. Indonesia yang dikelilingi ribuan pulau seharusnya menjadi pusat peradaban dan pusat logistik tersibuk di dunia mengalahkan Singapura.

"Penguasaan laut bukan sekadar pengakuan de jure melalui Deklarasi Djuanda atau ratifikasi UNCLOS 1982. Laut tidak memiliki batasan fisik yang kaku seperti daratan; jika kita ingin sungguh-sungguh memiliki laut, maka jagalah dan hadirkan armada kapal berbendera Indonesia," tegas Rodhial Huda.

Untuk membenahi kedaulatan dan ekonomi maritim nasional, Rodhial mengibaratkan sistem pelayaran seperti sirkulasi darah dalam tubuh manusia yang membutuhkan tiga komponen vital:

1.      Kapal Niaga (Darah Merah): Berfungsi menyalurkan pasokan logistik, bahan pangan, dan komoditas ekonomi secara merata ke seluruh pelosok pulau Nusantara.

2.      Kapal Pemerintahan di Laut (Plasma Darah): Berfungsi menjaga stabilitas, keselamatan, keamanan, serta memastikan kondisi ekosistem maritim tetap sehat.

3.      Kapal Perang TNI AL (Darah Putih): Berfungsi sebagai benteng pertahanan utama untuk menindak dan menangkal segala bentuk ancaman serta pelanggaran kedaulatan dari pihak luar.

"Kapal bukan sekadar alat transportasi, melainkan identitas dan titik nadi kedaulatan bangsa. Mustahil kita bicara tentang kebangkitan maritim atau Ekonomi Biru jika Indonesia belum memiliki armada kapal yang mumpuni," tambahnya.

Menyelaraskan gagasannya dengan pilar Tata Kelola Maritim Terpadu (Integrated Governance) yang disepakati dalam Resolusi ICSM 2026, Rodhial Huda juga menyoroti pentingnya pengintegrasian tiga fungsi otoritas maritim agar tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih (overlapping). Ketiga otoritas tersebut meliputi Otoritas Negara Pantai (Coastal State), Otoritas Negara Pelabuhan (Port State), dan Otoritas Negara Bendera (Flag State).

Integrasi ini mendasari kejelasan penegakan hukum di laut, termasuk standarisasi clearance pelayaran yang mencakup empat aspek utama: barang/muatan, perizinan awak kapal (immigration clearance), karantina hewan dan tumbuhan (quarantine clearance), serta kelaiklautan dokumen (seaworthiness clearance).

"Prinsip dasar kapal berlayar adalah harus 'layak laut' secara kondisi fisik kapal dan 'laik laut' secara kelengkapan dokumen perizinan. Pembenahan hukum laut adalah fondasi awal menciptakan pemerintahan di laut yang drawn/disegani," jelas Rodhial.

Gagasan tajam Rodhial Huda pada sesi Blue Economy ini memperkuat 10 Resolusi dan 10 Rekomendasi Kebijakan ICSM 2026 yang dirumuskan oleh PB ISMI bersama perguruan tinggi mitra (UMRAH, BTP, ITEBA) dan Pemprov Kepri. Poin-poin mengenai penguatan armada kapal lokal, integrasi otoritas laut, dan perlindungan ruang hidup pesisir menjadi masukan konkret bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mentransformasikan regulasi menjadi aksi nyata (from policy to practice).

Melalui gagasan yang disampaikan Rodhial Huda pada ICSM 2026, ISMI membuktikan komitmennya untuk terus memfasilitasi sumbangsih pemikiran strategis dari para pakar demi mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia yang berdaulat, maju, dan menyejahterakan masyarakat pesisir.

Rodhial Huda (lahir di Sedanau, Natuna, 3 Agustus 1967) adalah seorang tokoh maritim, praktisi pelayaran, dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Bupati Natuna periode 2021–sekarang. Berlatar belakang pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang (almamater 1986), beliau memiliki rekam jejak panjang sebagai pelaut profesional, pengelola lembaga pelatihan maritim (Batam Poseidon Maritime Training Center), serta inspektur/pemeriksa keselamatan pelayaran.

Dikenal luas sebagai pemerhati dan analis maritim kawasan perbatasan dan Laut Natuna Utara, Rodhial Huda konsisten memperjuangkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kemaritiman, penguatan armada kapal nasional, serta perlindungan hak-hak nelayan lokal dan kedaulatan laut Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.